Pentingnya Keterlibatan Publik Dalam Digital Governance

Digital Government membutuhkan partisipasi publik agar implementasinya memberikan manfaat kepada seluruh pihak. Sudahkah pemerintah menyadari hal tersebut?

Di tengah teknologi digital yang kian merambah berbagai sektor kehidupan, pemerintah pun tak luput memanfaatkan momen ini untuk membangun digital government.  Dalam pelaksanaannya, United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan konsep ideal untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital ini dengan sebutan good government yang di dalamnya memuat empat prinsip. Seperti apa penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi terkini ini?

Apa itu digital government?

Istilah digital government  dipakai untuk menjelaskan sebuah kerangka kerja maupun berpikir untuk mewujudkan akuntabilitas, peran, dan pengambilan kebijakan di dalam sebuah organisasi pemerintahan berbasis digital. Media dan sarananya berupa situs web, media sosial, dan segala hal yang diselenggarakan dan diadakan secara digital. Kerangka ini berperan penting untuk meminimalisir masalah-masalah di dalam proses manajemen organisasi seperti tumpang tindih tugas dan peran. 

Dalam pelaksanaannya, UNDP menggunakan empat prinsip sebagai tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan digital yang baik, atau disebut juga sebagai good governance. Keempat prinsip ini adalah transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan aturan hukum. 

• Transparansi, Tata kelola pemerintahan haruslah tercatat dengan baik dan dapat diakses serta dikawal oleh seluruh pihak dengan aman. 
• Akuntabilitas, seluruh kebijakan, informasi, data, maupun produk hukum maupun pemerintahan lain haruslah dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 
• Keterbukaan pada seluruh pihak yang ingin memberi kontribusi dan berpartisipasi turut mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. 
• Dasar hukum, pengelolaannya perlu didasari dengan payung hukum yang kuat dan mampu mencakup perubahan dan perkembangan teknologi digital.

Dampak positif dan negatif digital government. 

Sebagaimana sebuah teknologi dan inovasi yang memiliki sisi positif dan negatif, demikian pula digital government. Pada satu sisi, peralatan dan platform digital dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses informasi terkini dan paparan terhadap perkembangan dunia global. Sedangkan penerapannya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan memungkinkan setiap warga negara untuk memanfaatkan layanan pemerintah yang akuntabel. Pemerintah pun dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas pada sistemnya.  

Namun demikian, di sisi lain, teknologi yang sama juga dapat disalahgunakan dan menyebabkan cedera pada sistem masyarakat yang terbuka dan demokratis. Misinformasi dan data yang tidak akurat dapat tersebar secara luas dan cepat, membuat stabilitas nasional menjadi kacau. Belum lagi apabila institusi maupun oknum tidak bertanggung jawab memanipulasi sistem yang ada untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Belum lagi percepatan teknologi digital yang selalu melampaui perkembangan kebijakan dan perundangan tentang hukum dan praktiknya.

Lantas, apa yang perlu pemerintah lakukan? Meningkatkan partisipasi publik, jawabannya. 

Pentingnya keterlibatan publik

Dalam melaksanakan tata kelola digital government, pemerintah perlu mengorientasikan nilai guna, tujuan, dan manfaatnya, salah satunya untuk publik. Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan dan informasi pemerintah yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan partisipasi publik di dalam berbagai hal, mulai dari pengambilan kebijakan publik, masukan dan aspirasi terhadap berbagai produk pemerintahan maupun hukum, juga pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan itu sendiri. 

Partisipasi publik tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, tetapi juga memungkinkan mereka memberikan masukan, aspirasi, dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, proses tata kelola pemerintahan menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Ini juga membantu menjaga demokrasi yang sehat, di mana suara publik memiliki pengaruh nyata dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dengan kualitas partisipasi publik yang tinggi, pemerintah dapat mengoptimalkan peran dan tugasnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini berarti kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat diimplementasikan. Dalam konteks ini, keterlibatan publik bukan hanya menjadi keharusan tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Sebuah pemerintahan yang berpusat pada pelayanan dan partisipasi publik akan memberikan manfaat besar bagi semua pihak.
Masih memiliki pertanyaan tentang digital government? Tanyakan saja pada PrimaDoc! Dapatkan wawasan lainnya tentang manfaat penerapan sistem digital di instansi Anda!