Digital Government sebagai Efektivitas Pelayanan Publik

Bagaimana cara tingkatkan pelayanan publik dengan cara modern? Digital Government solusinya. 

Era digital telah menghadirkan banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang mengadopsi teknologi terkini untuk menciptakan pemerintahan digital atau Digital Government. Transformasi ini telah merambah banyak negara di seluruh dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia.

Digital Government di Indonesia

Istilah “Digital Government” atau “E-Government” semakin mendapat perhatian utama seiring dengan masuknya dunia ke dalam era implementasi Industri 4.0, yaitu ketika sistem dan pengelolaan data menjadi terpusat dan terintegrasi. Konsep ini mewakili pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam lingkup pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan E-Government lebih dikenal dengan istilah “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” (SPBE), yang merujuk pada Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018. SPBE mulai diterapkan secara bertahap di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Berkat adopsi SPBE ini, penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor, mulai dari pengelolaan arsip hingga efektivitas pelayanan publik, mengalami perkembangan positif yang signifikan.

Hal ini juga tercermin di dalam hasil survei yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setiap dua tahun, yang mengukur kualitas penerapan E-Government, termasuk efektivitas pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menunjukkan peningkatan peringkat dalam indeks tersebut sejak tahun 2018. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip Digital Government guna meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Efektivitas pelayanan publik

Dengan beralihnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem analog ke sistem digital, banyak manfaat yang dapat dirasakan tak hanya oleh para aparatur sipil negara dan pemangku otoritas di pemerintahan, melainkan juga masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dari sektor sipil maupun bisnis. 

Penggunaan media digital dalam pemerintahan di Indonesia yang dilakukan secara optimal, merata, dan menyeluruh bisa mewujudkan hubungan dua arah yang sinergis, baik pemerintah dan masyarakat (Government to Citizen), antar pemerintah (Government to Government) maupun (Government to Business). Dalam upaya mendukung sinergitas dan pelayanan kepada masyarakat inilah penggunaan sistem digitalisasi sangat penting demi meningkatkan efisiensi, efektifitas serta aksesibilitas yang lebih baik. 

Hal tersebut akan dengan jelas memberikan dampak positif di dalam kegiatan-kegiatan seperti pembuatan kebijakan, undang-undang, rencana pembangunan dan pemberdayaan, dan sebagainya. Tak berhenti sampai situ, dengan adanya ruang digital bagi publik untuk mengungkapkan aspirasinya, pemerintah pun dapat mengevaluasi tiap-tiap program secara lebih objektif untuk perbaikan kedepannya.

Tantangan di dalam peningkatan efektivitas pelayanan publik

Peningkatan efektivitas pelayanan publik seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur, data kependudukan yang belum terpadu, masalah keamanan data, dan kurangnya literasi digital di masyarakat. Namun, berikut adalah poin-poin yang dapat membantu mengatasi tantangan ini:

1. Pemerataan Akses Internet: Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan menjadi tantangan dalam pemerataan akses internet. Meskipun demikian, pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan program penyediaan akses internet untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
2. Basis Data Kependudukan yang Terpadu: Saat ini, Indonesia belum memiliki pusat penyimpanan data yang terpadu. Pelayanan publik yang efektif memerlukan fondasi pusat data terpadu yang dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pengurusan dokumen dan pemberkasan. Langkah-langkah untuk mengembangkan pusat data terpadu sedang dalam proses bersama dengan upaya pemerataan SPBE.
3. Keamanan Data: Masalah keamanan siber atau cyber security masih menjadi perhatian di Indonesia. Kasus kebocoran data yang sering terjadi membuat banyak orang merasa ragu dalam memanfaatkan fitur-fitur digital pemerintah. Masalah ini perlu segera ditangani untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
4. Edukasi Masyarakat: Peralihan ke teknologi dan metode baru memerlukan waktu dan upaya untuk bertransisi, terutama di kalangan masyarakat yang belum memiliki literasi digital. Membekali masyarakat dengan keterampilan ini penting untuk memaksimalkan infrastruktur digital dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Banyaknya tantangan di dalam mewujudkan efektivitas pelayanan publik tak boleh menjadi penghalang bagi instansi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mendukung program implementasi Digital Government. Justru sebaliknya, percepatan implementasi yang instansi Anda lakukan dapat memberikan dorongan positif. Maka dari itu, segera wujudkan tata kelola digital di instansi Anda bersama PrimaDoc!

PrimaDoc merupakan mitra andal terpercaya untuk keperluan digitalisasi sistem kerja di tempat Anda dan peningkatan efektivitas pelayanan publik. Layanan beragam dan harga dasar yang bersahabat dapat memberikan instansi Anda keleluasaan untuk memilih. Ingin tahu lebih banyak tentang penawaran jasa dari kami? Hubungi tim PrimaDoc untuk mempelajari berbagai layanan dan manfaatnya!