Strategi Menyiapkan ASN dalam Menyambut Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi masa depan birokrasi pemerintahan di era modern. Kebijakan SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 menandai era baru tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan SPBE, kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pemerintahan ini akan meningkatkan efektifitas, efisiensi, serta akuntabilitas pemerintahan.
Untuk memastikan kelancaran dan arah pengembangan SPBE di Indonesia, pemerintah telah merumuskan peta rencana strategis SPBE. Dalam peta rencana strategis tersebut, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu pilar penting yang berpengaruh secara langsung terhadap kesuksesan implementasi SPBE. Secara umum, terdapat empat elemen kunci yang tak dapat diabaikan dalam memastikan kesiapan SDM SPBE dalam menyambut SPBE.
Kepemimpinan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kepemimpinan menjadi kunci untuk memandu instansi pemerintah menuju kesuksesan SPBE. Pemimpin yang memahami potensi teknologi dan memiliki visi yang jelas akan senantiasa mengarahkan tim untuk mengintegrasikan SPBE ke dalam operasi sehari-hari. Mereka juga dapat memotivasi pegawai pemerintah untuk beradaptasi terhadap perubahan dan berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri di bidang TIK dalam rangka memaksimalkan manfaat dari teknologi SPBE.
Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kompetensi yang memadai dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemimpin yang memahami betul teknologi dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Mereka dapat memimpin inisiatif transformasi digital dengan bijak, memastikan alokasi sumber daya yang tepat, dan mengatasi setiap tantangan yang muncul dalam penerapan teknologi.
Pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Meskipun teknologi membawa manfaat dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tata kelola pemerintahan, SDM tetap memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan SPBE. Untuk dapat mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi SPBE yang tersedia, SDM SPBE harus memahami prinsip-prinsip dan pengetahuan di bidang TIK. Pengetahuan ini meliputi pemahaman mendalam tentang penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, mengelola data dengan aman, dan mengoptimalkan proses administrasi.
Pelatihan dan pendidikan berkala diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh SDM SPBE memiliki pemahaman yang memadai. Pemahaman ini menjadi dasar bagi pegawai pemerintah untuk memiliki kemampuan teknis SPBE. Dengan pengetahuan SPBE yang baik, mereka juga dapat mengatasi tantangan teknologi yang muncul di masa depan.
Kompetensi Praktis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kompetensi praktis dalam mengelola SPBE menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi SPBE. Pegawai pemerintah harus mampu mengoperasikan dan memelihara infrastruktur teknologi dengan baik, serta dapat memaksimalkan potensi sistem untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan efisien. Tanpa adanya kompetensi yang memadai di bidang TIK, potensi besar yang ada pada teknologi SPBE tidak dapat dimanfaatkan dengan efektif.
Kompetensi praktis melibatkan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan infrastruktur teknologi dengan efektif. SDM SPBE harus mampu mengoperasikan sistem elektronik, memahami prinsip-prinsip keamanan data, dan memaksimalkan potensi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan kompetensi praktis yang kuat, penerapan SPBE dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Budaya Kerja dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Budaya kerja adalah perilaku yang menjadi kebiasaan pegawai di suatu organisasi, perusahaan, ataupun instansi pemerintahan. Dalam konteks SPBE, budaya kerja memiliki pengaruh terhadap kesiapan pegawai pemerintah dalam menghadapi perubahan dan implementasi SPBE. Pembangunan budaya yang menunjang implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan untuk membantu pegawai pemerintah dalam beradaptasi dan membiasakan diri dengan sistem yang baru.
Studi pengaruh kompetensi aparat, budaya kerja, dan kualitas layanan terhadap kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sumbawa yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Manajemen Terapan volume 3 nomor 4 tahun 2022, menemukan kesimpulan bahwa budaya kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SPBE.
PrimaDoc hadir sebagai mitra terpercaya untuk mendukung instansi Anda dalam menyiapkan para ASN menghadapi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan pelatihan kearsipan kami dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN dalam mengelola arsip, baik cetak maupun digital. Selain itu, PrimaDoc menyediakan dukungan alih media arsip, untuk mempercepat proses konversi arsip cetak menjadi format digital, memastikan instansi Anda siap mengoptimalkan teknologi untuk transformasi pemerintahan yang lebih efisien. Ingin bertanya lebih banyak tentang layanan kearsipan PrimaDoc? Hubungi tim marketing PrimaDoc untuk informasi selengkapnya! (Septiani)
