4 Tantangan Penerapan Digital Government di Indonesia

Digital government (pemerintahan digital) merupakan masa depan pemerintahan indonesia. Amanat ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government (electronic government). Pemerintahan digital menjadi peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal tersebut penting guna mewujudkan target Indonesia sebagai pemerintahan kelas dunia (world class bureaucracy) di tahun 2025.

Melihat hasil survei e-government Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 77 dalam hal negara dengan indeks pembangunan e-government terbaik. Meskipun demikian, hasil survei juga menyoroti urgensi digitalisasi, terutama dalam tata kelola, untuk meningkatkan layanan publik. Masih banyak perbaikan dan pengembangan yang diperlukan. Berikut 4 tantangan digital government di Indonesia:

1. Pemerataan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur dan akses teknologi di seluruh daerah menjadi prasyarat mutlak terlaksananya pemerintahan digital secara nasional. Meskipun bagi masyarakat di perkotaan teknologi bukan hal yang langka, beberapa daerah terpencil masih kesulitan dalam mengakses teknologi digital. Data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 mencatat ada 64 kabupaten/kota di wilayah tengah dan timur Indonesia yang belum terhubung jaringan serat optik nasional, serta 57 kabupaten/kota belum terhubung dengan jaringan pita lebar.

Tidak meratanya ketersediaan infrastruktur akan menghambat pelaksanaan digital government di daerah-daerah tersebut. Masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan pelayanan digital. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata juga mempengaruhi kemampuan pemerintah lokal untuk mengimplementasikan inisiatif digital dengan efektif.

2. Keamanan Data

Digital government tidak hanya membawa manfaat besar, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terkait dengan keamanan data. Dilansir dari www.cnbcindonesia.com, Fortinet, perusahaan keamanan siber dari Amerika mencatat ada 1,65 juta serangan siber ke Indonesia pada kuartal IV tahun 2022. Ancaman keamanan data yang dimaksud termasuk serangan siber, peretasan, dan kebocoran informasi.

Implementasi digital government menyebabkan semakin banyaknya informasi sensitif yang disimpan secara digital. Oleh sebab itu, perlindungan data sensitif dari ancaman siber dan penerapan kebijakan privasi yang kuat sangat diperlukan. Upaya untuk memastikan keamanan informasi dari serangan eksternal dan internal adalah suatu keharusan. Dalam hal ini, instansi pemerintahan perlu menggunakan infrastruktur dan sistem dengan keamanan yang kuat untuk mengenkripsi dan melindungi data-data sensitif pemerintahan. Kesadaran dan pelatihan bagi staf pemerintah mengenai praktik keamanan digital juga menjadi langkah penting yang harus diperhatikan.

3. Kemampuan SDM 

Meskipun implementasi teknologi terus mengalami perkembangan, masih ada kesenjangan keterampilan digital pegawai pemerintah dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK. Hal ini menjadi tantangan dalam implementasi digital government. Tanpa adanya kompetensi yang memadai, manfaat dari teknologi digital yang telah diterapkan tidak dapat teroptimalkan.

Transformasi digital memerlukan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu memprioritaskan pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi pegawai di berbagai tingkatan. Program pelatihan TIK dapat membantu mempercepat adaptasi pegawai pemerintah dengan teknologi baru. Untuk mengadakan pelatihan kompetensi digital ini, diperlukan investasi yang tidak sedikit, baik dari segi biaya maupun waktu.

4. Kesenjangan Akses 

Penerapan digital government di Indonesia membawa potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi administrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat tersebut bisa dirasakan semua masyarakat. Kesenjangan akses teknologi diantara masyarakat, khususnya mereka yang termasuk kelompok rentan dapat menjadi tantangan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan digital secara adil.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu berfokus pada pemerataan akses teknologi di seluruh negeri. Investasi dalam infrastruktur internet yang handal dan terjangkau di daerah-daerah terpencil adalah langkah penting. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat kelompok rentan dapat menggunakan teknologi ini dengan mudah.

Untuk mendukung implementasi digital government di Indonesia, PrimaDoc hadir sebagai solusi unggul untuk mengubah arsip cetak menjadi bentuk digital. Layanan alih media arsip PrimaDoc ditangani langsung oleh tim berkompeten dan bersertifikat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), memastikan kualitas file digital terbaik dan keamanan data strategis instansi Anda. Dengan PrimaDoc, Anda tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dan akses arsip, tetapi juga menjaga integritas dan kerahasiaan data perusahaan. Hubungi tim marketing PrimaDoc sekarang untuk hadapi berbagai tantangan transformasi digital government dengan teknologi dan profesionalisme! (Septiani)