Dokumen Blueprint sebagai Penyelamat Permasalahan Hukum

Dokumen Blueprint ─ Sebagai salah satu dokumen dengan nilai kredibilitas tinggi, dokumen berperan penting dalam perencanaan bisnis atau proyek pemerintahan. Dokumen sendiri merupakan bentuk master plan sebuah perencanaan proyek yang akan memberikan gambaran bagi instansi dan pengurusnya dalam menjalankan sebuah program kerja atau kegiatan.

Fungsi dokumen yang paling utama adalah menghubungkan berbagai konsep dan membantu perkembangan serta stabilitas suatu perusahaan, baik untuk jangka pendek atau jangka panjang. Di sisi lain, dokumen ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan, karena berperan dalam menyatukan ide dan pendapat anggota, sehingga jika diimplementasikan secara benar, dokumen tersebut dapat membuat bisnis Anda dapat memprioritaskan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau proyek dari instansi pemerintahan.

Isi dari Dokumen Blueprint yang jarang Diketahui

Perlu Anda ketahui, dokumen blueprint pada umumnya berisi poin strategis yang sesuai dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan dari sebuah bisnis. Isi dari dokumen tersebut antara lain:

Penetapan tujuan dan sasaran
Penyusunan strategi
Pelaksanaan program dan fokus kegiatan
Langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja

Selain sebagai dokumen yang berisi informasi mengenai kerangka kerja, dokumen blueprint juga berguna sebagai bukti akuntabilitas atas laporan pertanggungjawaban dari perusahaan atau instansi bersangkutan, karena isinya harus sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengetahui Fungsi Dokumen Blueprint Lainnya

Dokumen blueprint dalam sebuah instansi sangat diperlukan untuk menentukan arah kerja instansi pemerintahan atau bisnis, sehingga sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Fungsi dokumen blueprint sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Landasan hukum, yaitu fungsi dokumen untuk memanfaatkan seluruh sumber daya perusahaan, baik sumber daya manusia maupun intelektual dengan disertai landasan hukum yang jelas.
Nilai kredibilitas, yaitu memuat data-data atau informasi penting perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis untuk jangka pendek atau panjang.
Sinergis, yaitu menjelaskan langkah dan fokus segala aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan program kerja dan memberikan gambaran jelas bagi pengelolaannya.
Sinkronisasi, yaitu perusahaan mampu menyamakan dan menjabarkan pengambilan kebijakan maupun program kerja perusahaan sesuai dengan rencana strategis di dalam dokumen.

Dokumen Blueprint sebagai Solusi Permasalahan Hukum

Selain berfungsi dalam penetapan tujuan, pengambilan kebijakan strategis, dan juga menjamin penggunaan data atau informasi, dokumen sebagai solusi permasalahan hukum juga perlu Anda ketahui. Dengan adanya dokumen ini, Anda dapat meminimalisir terjadinya pencurian data atau juga hal lain yang membutuhkan otentikasi agar keamanan proses bisnis Anda terjamin di mata hukum. Tentunya Anda tidak menginginkan sanksi hukum yang dapat memberatkan bisnis atau instansi Anda, bukan?

Hal ini dikarenakan data atau informasi dalam dokumen memuat banyak hal, mulai dari struktur manajerial, penjualan, pemasaran, hingga hak penggunaan merek dagang juga tercantum di dalam dokumen, sehingga keberadaan dokumen ini dapat menjadi tolak ukur atau pedoman bagi sebuah bisnis untuk menghindari berbagai kesalahan yang melanggar hukum.

Kita ambil contoh pada kasus penggunaan merek dagang ‘Geprek Bensu’ yang sempat heboh beberapa bulan belakangan, yang dimenangkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Jika saja saat itu Ruben Onsu memiliki dokumen blueprint yang dapat memperkuat penggunaan merek dagangnya tersebut, bisa jadi ia akan menjadi pihak yang memenangkan penggunaan nama ‘Geprek Bensu’ di pengadilan. Sayangnya, merek dagang tersebut telah lebih dahulu didaftarkan pada tahun 2017.

Melihat studi kasus di atas tentunya sangat menarik, karena sebuah merek dagang bisa membuat sebuah bisnis tumbang. Oleh karena itu, keberadaan dokumen blueprint sebagai solusi permasalahan hukum amatlah penting bagi sebuah instansi bisnis.

Jika Anda tidak menjaganya dengan baik, bukannya tidak mungkin Anda juga dapat dikenakan sanksi akibat teledor menghilangkan dokumen. Bahkan menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap orang yang tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00.

Memilih Layanan Pengelolaan Dokumen Blueprint

Melihat banyaknya fungsi dari dokumen blueprint, maka mempertimbangkan untuk menggunakan jasa pengelolaan dokumen profesional dengan tingkat keamanan maksimal sangatlah disarankan. Salah satu layanan pengelolaan arsip atau dokumen dengan mengedepankan teknologi adalah PrimaDoc. Dengan berbagai fitur yang terintegrasi, akan membantu Anda mulai dari pengelolaan dokumen blueprint hingga memberikan pelatihan dan juga melakukan proses alih media dokumen, perusahaan Anda tentunya akan sangat diuntungkan. Apalagi PrimaDoc juga mengedepankan kode etik arsip arsiparis dan didukung teknologi enkripsi terkini, sehingga dokumen blueprint Anda pun terjamin keamanannya. Selain itu, PrimaDoc juga memiliki aplikasi web based yang memudahkan Anda untuk mengecek dokumen blueprint kapanpun dan di manapun. Jadi, sudah siap beralih ke layanan PrimaDoc sekarang? Hubungi kami untuk selengkapnya!(Pradana)