Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Manfaatnya bagi Publik
Belum lama ini, pemerintah meluncurkan kearsipan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan siap digunakan dalam waktu dekat. Transformasi digital ini tak hanya akan memudahkan arsiparis instansi pemerintah dalam mengelola arsip, melainkan juga bermanfaat bagi kehidupan publik.
Apa itu sistem pemerintahan berbasis elektronik?
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi demi meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sistem ini merupakan hasil kolaborasi terintegrasi antara Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bappenas, Menteri Keuangan, BSSN, dan BPPT.
Sistem ini dirancang oleh pemerintah pusat untuk digunakan oleh seluruh kantor pemerintahan dan instansi di Indonesia. Rancangan arsitektur teknologi yang terpusat ini dapat mewujudkan satu sistem pengelolaan, penyimpanan, dan pengamanan yang terstandar di setiap kegiatan pemerintahan, administrasi, dan pelayanan publik. Hal ini merupakan solusi atas masalah sistem pengelolaan elektronik di tiap daerah yang sebelumnya dilakukan oleh masing-masing instansi dan daerah tanpa terintegrasi dengan pemerintah pusat tanpa standar operasional yang jelas.
Dengan segala kemudahan bagi pemerintah dan kegiatan administrasinya, rupanya sistem ini juga berdampak pada masyarakat luas. Lalu, apa saja keuntungannya bagi publik? Berikut poin-poinnya.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik E dan manfaatnya bagi publik
Dengan terstandarnya sistem pengelolaan digital di seluruh Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini, proses birokrasi dan pengelolaan informasi publik diharapkan dapat lebih sistematis dan terorganisir hingga dapat meminimalisir kehilangan data.
- Mempercepat dan mengamankan proses administrasi publik
Masalah yang kerap dirasakan oleh publik saat mengurus administrasi di kantor layanan publik adalah lamanya proses yang diperlukan, maraknya pungutan liar, data kependudukan yang tidak sesuai bahkan hilang, dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut, kini dapat diminimalisir dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Keamanan yang lebih terjamin, penyimpanan yang lebih terpusat, dan sistem yang terintegrasi membuat segala proses di dalamnya jadi lebih singkat dan terekam dengan baik jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang serba manual. Pengawas pusat pun dapat memantau dan mengevaluasi proses di lapangan. Dari sini, berbagai proses disiplin dan peningkatan pelayanan pun dapat diupayakan demi kepentingan publik.
- Meningkatkan memori kolektif bangsa
Hilirisasi data kepemerintahan, khususnya dalam bidang kearsipan, membuat dokumen penting tercatat, terekam, dan terkategorisasi dengan baik. Membuat kearsipan negara semakin lengkap dan utuh sebagai satu kesatuan memori bangsa Indonesia. Memori kolektif bangsa ini akan dapat dinikmati aksesnya oleh masyarakat, khususnya untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang kearsipan.
Dengan demikian, informasi yang bersumber dari publik dapat kembali dimanfaatkan oleh publik dalam hal riset, pengembangan pengetahuan, dan informasi demografis untuk pendidikan.
- Meningkatkan literasi publik di masa depan
Dengan pemusatan informasi dan data pemerintahan dan rangkaian kegiatannya, ini berarti juga memperkaya sumber sejarah Indonesia untuk generasi yang akan mendatang. Proses pencarian informasi mengenai situasi pemerintahan maupun fakta sosial di masa lalu dapat dengan mudah didapat. Tak hanya itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pun menjamin otentisitas informasi di dalamnya melalui rangkaian proses verifikasi dan monitoring. Dengan demikian, sumber sejarah yang didapat pun dijamin keaslian dan keakuratannya.
Sejarah yang terekam dengan baik adalah hal yang krusial untuk menciptakan bangsa yang kuat dan memiliki kesadaran nasional.
Dukung agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menyiapkan dokumen digital beresolusi tinggi
Sebagai wakil dari pemerintah daerah yang mendukung misi pemerintah pusat tentang hilirisasi data kepemerintahan, Anda dapat mulai menginisiasikan persiapan-persiapan yang dapat mendukung hal tersebut. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memerlukan proses alih media dokumen sebelum dapat menampung berkas dari instansi Anda.
Melakukan pemindaian dokumen cetak menjadi file digital adalah hal paling sederhana yang dapat Anda dan pegawai Anda lakukan. Sayangnya, hal ini tidak selalu berjalan lancar karena banyaknya dokumen yang perlu dipindai dan pengelolaan dokumen yang sering kali tidak terorganisir dengan baik. Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda perlu bekerjasama dengan vendor terpercaya yang telah lama mendampingi berbagai perusahaan maupun instansi pemerintah dalam mengelola arsip seperti PrimaDoc.
PrimaDoc memiliki layanan alih media arsip dan konsultasi arsip lainnya yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan instansi. Sebagai Vendor Document Management System (DMS), pemindaian dokumen cetak menjadi dokumen digital tentunya bukan hal yang sulit. Kualitas file yang akan Anda dapatkan pun tak perlu diragukan lagi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang layanan ini, Anda dapat menghubungi tim marketing PrimaDoc. Dapatkan juga layanan konsultasi gratis terkait optimalisasi persiapan menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi Anda. (Deanita)
